CSRINDONESIANEWS — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mematangkan penyusunan peta jalan atau roadmap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk 2027. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan koordinasi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar penyalurannya lebih terarah dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Pembahasan tersebut menjadi agenda utama dalam Rapat Kerja Semester II 2026 Forum TJSL Kabupaten PPU yang digelar di Gedung Plaza Inare, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan ini dipimpin Bupati PPU Mudyat Noor, didampingi Wakil Bupati Abdul Waris Muin dan Sekretaris Daerah Tohar.
Dalam rapat tersebut, Mudyat Noor menyoroti pelaksanaan program CSR yang selama ini dinilai masih berjalan secara terpisah antarperusahaan. Kondisi itu dinilai membuat manfaat berbagai program pembangunan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Lewat rapat kerja ini, kita ingin pastikan program apa saja yang sudah berjalan dan mana yang bisa disinergikan dengan agenda Pemkab PPU. Keterbatasan anggaran daerah membuat kolaborasi dengan dunia usaha jadi makin krusial,” tutur Mudyat.
Ia menegaskan, dana CSR perlu dikelola dengan perencanaan yang lebih terarah dan tidak hanya digunakan untuk menanggapi permohonan bantuan yang muncul secara mendadak. Penggunaan dana tersebut juga harus dipisahkan dari kebutuhan operasional internal perusahaan.
Penyaluran CSR diharapkan berfokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama melalui program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.
“Kalau masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran perusahaan, warga tentu ikut menjaga kondusivitas operasional perusahaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Forum TJSL PPU, Abdul Rasyd, mendorong pimpinan perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun rencana serta menyampaikan laporan penggunaan anggaran CSR. Menurutnya, keterbukaan dan perencanaan yang baik diperlukan agar program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
“Forum TJSL siap jadi mitra strategis Pemkab PPU untuk menjawab kebutuhan warga lewat program yang terencana dan transparan,” ungkap Rasyd.
Rangkaian rapat kerja ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten PPU dan pimpinan perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSL. Kesepakatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha sekaligus mempercepat pelaksanaan program CSR yang terencana dan selaras dengan kebutuhan pembangunan di Penajam Paser Utara. (*)
