CSRINDONESIANEWS — Di kota yang denyut ekonominya sangat lekat dengan aktivitas industri, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan tidak berhenti pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ada tanggung jawab sosial yang dapat menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Semangat itulah yang mendorong Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Sinkronisasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 di The Royal Krakatau, Selasa, 23 Desember 2025.
Forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah daerah dan dunia industri dalam menyamakan prioritas, sekaligus mendorong agar program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan kebutuhan pembangunan Kota Cilegon.
CSR sebagai Bagian dari Solusi
Wali Kota Cilegon Robinsar mengajak seluruh perusahaan industri di wilayahnya untuk memperkuat keterlibatan dalam pembangunan melalui program CSR.
Menurutnya, kehadiran industri semestinya tidak hanya diukur dari kontribusinya terhadap perekonomian daerah, tetapi juga dari sejauh mana keberadaan perusahaan mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya mengajak kepada seluruh industri di Kota Cilegon ini khususnya yang tergabung dalam program CSR untuk bersama-sama berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah, utamanya dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cilegon,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah mendorong agar CSR diarahkan pada sejumlah kebutuhan yang masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan, terutama penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan sektor pendidikan.
Robinsar menyebut sekitar 2.100 rumah tidak layak huni masih tercatat di Kota Cilegon sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Pada saat yang sama, sejumlah sekolah masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, sementara sebagian lainnya membutuhkan perbaikan fasilitas akibat kondisi bangunan yang rusak.
“Saat ini terdapat sekitar 2.100 rumah tidak layak huni di Kota Cilegon yang tercatat sesuai aturan dan regulasi. Selain itu, masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan ruang kelas, bahkan sejumlah bangunan sekolah dalam kondisi rusak. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh industri agar program CSR-nya dapat difokuskan pada penanganan rutilahu dan sektor pendidikan,” tegasnya.
Dari Seremonial Menuju Dampak
Bagi pemerintah daerah, tantangan CSR bukan sekadar meningkatkan jumlah program, melainkan memastikan setiap inisiatif memiliki sasaran dan dampak yang jelas.
Plt Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon Ahmad Jubaedi mengatakan, CSR memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena itu, program yang dijalankan perusahaan diharapkan tidak berhenti pada aktivitas seremonial.
“Kami ingin CSR tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar terarah, inovatif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesepahaman bersama terkait prioritas pembangunan daerah yang dapat didukung oleh program CSR,” ungkapnya.
Menurut Jubaedi, forum sinkronisasi tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, membangun keselarasan pandangan antara pemerintah daerah dan perusahaan mengenai fokus pembangunan. Kedua, menciptakan kolaborasi yang lebih terarah sehingga program CSR dapat mendukung visi Cilegon sebagai kota industri yang maju dan sejahtera. Ketiga, mendorong lahirnya inovasi CSR yang tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap CSR. Program tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi semata-mata ditempatkan sebagai bentuk bantuan, tetapi sebagai instrumen kolaborasi yang dapat membantu menjawab persoalan pembangunan secara lebih terukur.
100 Industri dalam Satu Forum
Besarnya potensi kolaborasi tercermin dari keterlibatan sekitar 100 perusahaan dalam kegiatan tersebut. Industri yang hadir berasal dari berbagai sektor, mulai dari petrokimia, logam dan baja, logistik, kepelabuhanan, pangan, energi dan utilitas, hingga jasa, engineering, serta teknologi informasi.
Keberagaman sektor tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Cilegon untuk membangun model kolaborasi yang lebih luas. Setiap industri memiliki kapasitas, kompetensi, serta sumber daya yang berbeda sehingga kontribusi terhadap pembangunan dapat dikembangkan sesuai karakter dan keunggulan masing-masing.
Bagi Jubaedi, keterlibatan lintas sektor diharapkan mampu memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.
Sebelum forum berlangsung, Bappedalitbang juga telah melakukan sejumlah diskusi bersama perwakilan industri dan perangkat daerah. Proses tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan sekaligus menyelaraskan program CSR dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Cilegon.
Membangun Ekosistem Kolaborasi
Sinkronisasi CSR pada akhirnya bukan hanya persoalan menentukan sektor mana yang membutuhkan bantuan. Lebih jauh, proses tersebut merupakan upaya membangun ekosistem kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar setiap sumber daya yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang paling relevan.
Jika dilakukan secara konsisten, kolaborasi semacam ini dapat menghasilkan program yang lebih terukur dan berkelanjutan. Industri memiliki ruang untuk menjalankan tanggung jawab sosial berdasarkan kapasitasnya, sementara pemerintah daerah dapat memastikan program tersebut berjalan sejalan dengan arah pembangunan.
“Saya harap kegiatan ini menjadi titik awal terbangunnya sinergi yang lebih kuat dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan dunia industri demi memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Cilegon,” pungkas Jubaedi.
Di tengah posisi Cilegon sebagai salah satu kawasan industri strategis, hubungan antara dunia usaha dan masyarakat menjadi semakin penting. Pertumbuhan industri akan memiliki makna yang lebih besar ketika berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.
Karena itu, masa depan CSR di Cilegon tidak semestinya hanya berbicara tentang seberapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi tentang seberapa besar perubahan yang berhasil diciptakan. (*)
