CSRINDONESIANEWS — Potensi besar dunia usaha di Provinsi Banten mulai diarahkan untuk menjadi bagian yang lebih terintegrasi dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Banten berencana menata kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah, transparan, dan memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penataan tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun ini. Melalui forum tersebut, pemerintah ingin membuka ruang yang lebih luas bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah Banten.
“Perlahan-lahan kita akan memaksimalkan potensi peran swasta dalam menunjang pembangunan di Provinsi Banten,” kata Andra Soni seusai rapat koordinasi bersama Forum CSR di Aula Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (1/9/2026).
Menurut Andra, keberadaan Forum CSR bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, forum tersebut diharapkan menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Kontribusi dunia usaha nantinya dapat diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Mulai dari pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyediaan maupun pengembangan fasilitas olahraga, hingga berbagai program sosial lainnya.
Arah baru tersebut juga menempatkan kebutuhan daerah sebagai dasar dalam menentukan prioritas program. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menjelaskan, pada tahap awal Forum CSR tengah memperkuat tata kelola sekaligus membangun kepercayaan di kalangan perusahaan.
Langkah tersebut penting agar keterlibatan dunia usaha tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berkembang menjadi kolaborasi pembangunan yang memiliki tujuan dan ukuran manfaat yang jelas. Salah satu contoh dukungan yang telah diterima sebelumnya berasal dari Grup Sinar Mas melalui program bedah rumah di wilayah Tangerang.
Ke depan, penyaluran CSR akan diarahkan berdasarkan pemetaan kebutuhan di setiap wilayah. Kabupaten Pandeglang dan Lebak menjadi salah satu perhatian utama karena masih memiliki kebutuhan masyarakat yang relatif besar dan belum seluruhnya dapat ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Forum CSR harus mengedepankan program-program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan belum ter-cover oleh program Pemprov,” ujar Deden.
Pendekatan berbasis kebutuhan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya tumpang tindih program sekaligus memastikan bantuan perusahaan benar-benar menyentuh persoalan yang membutuhkan perhatian. Dengan pemetaan yang lebih baik, kontribusi sektor swasta dapat ditempatkan sebagai pelengkap sekaligus penguat program pembangunan pemerintah.
Forum CSR Banten sendiri menegaskan bahwa mereka tidak berada pada posisi sebagai pengelola dana CSR perusahaan. Jamil, perwakilan Forum CSR Banten, mengatakan forum tersebut berfungsi sebagai ruang untuk membangun sinergi, menyelaraskan program, mempertemukan kepentingan dunia usaha dengan kebutuhan masyarakat, serta melakukan pemetaan terhadap persoalan di lapangan.
“Kita tidak mengelola uang. Kita hanya menjadi tempat atau wadah untuk bersinergi, matching program, dan kolaborasi,” katanya.
Potensi yang tersedia pun terbilang besar. Berdasarkan pendataan awal Forum CSR, terdapat sekitar 4.000 perusahaan berskala menengah hingga besar yang beroperasi di Provinsi Banten. Jika perusahaan berskala kecil turut diperhitungkan, jumlah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 8.000 perusahaan.
Angka tersebut menunjukkan besarnya ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan antara pemerintah dan dunia usaha. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dihimpun melalui tata kelola yang transparan, pemetaan yang akurat, serta mekanisme kolaborasi yang mampu memberikan manfaat secara merata.
Untuk mendukung prinsip keterbukaan, Forum CSR Banten juga tengah menyiapkan situs web khusus. Platform tersebut nantinya akan memuat informasi mengenai program CSR, perusahaan yang berkontribusi, penerima manfaat, hingga persebaran lokasi kegiatan.
Kehadiran platform digital tersebut sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Warga nantinya dapat mengusulkan program yang dinilai sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya. Setiap usulan akan melalui proses verifikasi sebelum kemudian ditawarkan kepada perusahaan yang memiliki kesesuaian program.
“Melalui situs web tersebut, masyarakat juga dapat mengusulkan program yang kemudian akan kami verifikasi untuk ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan,” ujar Jamil.
Dengan langkah tersebut, CSR di Banten diarahkan untuk bergerak dari pola bantuan yang bersifat parsial menuju kolaborasi pembangunan yang lebih terencana. Pemerintah menyediakan arah dan pemetaan kebutuhan, dunia usaha menghadirkan sumber daya serta kapasitasnya, sementara masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan persoalan yang perlu diprioritaskan.
Jika tata kelola ini berjalan konsisten, ribuan perusahaan yang beroperasi di Banten bukan sekadar menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (*)
