CSRINDONESIANEWS — Pembangunan daerah membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan anggaran pemerintah. Di tengah keterbatasan fiskal, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi salah satu ruang yang dapat diperkuat untuk memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Gagasan tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang saat menutup Musyawarah Daerah (Musda) II Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Kaltara di Aula Lantai I Kantor Gubernur, Selasa (22/9/2026).
Menurut Zainal, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab seluruh kebutuhan pembangunan. Dunia usaha memiliki sumber daya dan kapasitas yang dapat menjadi kekuatan tambahan, khususnya untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.
Karena itu, program tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan tidak berjalan secara terpisah dari agenda pemerintah daerah. Program tersebut perlu diarahkan agar memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Forum TJSLBU memegang peran strategis sebagai jembatan komunikasi, konsultasi, dan kolaborasi.”
“Kita ingin seluruh program tanggung jawab sosial perusahaan berjalan selaras dengan agenda prioritas pembangunan daerah, sehingga manfaatnya benar-benar langsung dirasakan oleh rakyat,” ujar Zainal.
Dari CSR Seremonial Menuju Dampak Nyata
Bagi Zainal, kontribusi dunia usaha tidak semestinya berhenti pada kegiatan yang bersifat seremonial. Lebih jauh, program CSR perlu dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan memiliki dampak yang dapat diukur.
“Program CSR jangan hanya bersifat seremonial. Harus ada sasaran yang jelas, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dunia usaha memiliki sumber daya yang dapat menjadi kekuatan tambahan dalam mempercepat pembangunan Kaltara,” tegasnya.
Pandangan tersebut menempatkan Forum TJSLBU bukan sekadar sebagai wadah organisasi, melainkan sebagai ruang untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan dunia usaha dalam agenda pembangunan yang lebih terarah.
Dengan koordinasi yang baik, berbagai program sosial perusahaan diharapkan dapat saling melengkapi dengan kebijakan pemerintah daerah, sekaligus memperluas jangkauan manfaat hingga ke wilayah pelosok.
Pengurus Baru Dituntut Bergerak Cepat
Momentum Musda II juga menjadi babak baru bagi Forum TJSLBU Kaltara. Dalam kesempatan tersebut, Zainal melantik jajaran pengurus Forum TJSLBU Provinsi Kaltara untuk masa bakti 2026–2031.
Kepengurusan baru diminta tidak berhenti pada agenda administratif dan organisasi. Sejak awal masa kerja, forum tersebut diharapkan mampu menerjemahkan semangat kolaborasi ke dalam program yang konkret.
Zainal meminta pengurus segera menyusun peta jalan kerja yang terukur dan aplikatif.
“Jangan hanya membuat program di atas kertas, tetapi pastikan pelaksanaannya memiliki target dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.”
Peta jalan tersebut diharapkan menjadi panduan agar kontribusi dunia usaha dapat diarahkan pada sektor dan wilayah yang benar-benar membutuhkan dukungan.
Menyatukan Kekuatan untuk Kaltara
Pembangunan yang melibatkan banyak pihak membutuhkan koordinasi yang kuat. Pemerintah memiliki mandat dan arah kebijakan, sementara dunia usaha memiliki sumber daya yang dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program di lapangan.
Dalam konteks itulah, Forum TJSLBU diharapkan menjadi penghubung yang mampu mengubah potensi kolaborasi menjadi aksi nyata.
Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha juga dinilai penting untuk memperluas dampak pembangunan, terutama ketika kebutuhan masyarakat terus berkembang dan tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
“Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Jadikan forum ini sebagai motor penggerak sinergi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha,” kata Zainal.
Ia berharap seluruh potensi yang dimiliki pemerintah dan dunia usaha dapat bergerak dalam arah yang sama untuk mendukung pembangunan Kalimantan Utara.
“Kita ingin seluruh potensi yang ada bergerak bersama untuk mewujudkan Kaltara yang semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Pada akhirnya, pembangunan daerah bukan hanya tentang seberapa besar anggaran yang tersedia, tetapi juga tentang bagaimana berbagai kekuatan dapat dipertemukan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas.
Di Kaltara, Forum TJSLBU diharapkan menjadi salah satu ruang untuk mewujudkan kolaborasi tersebut—dari program sosial perusahaan yang tersebar menjadi gerakan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan menyentuh kebutuhan masyarakat. (*)
