CSRINDONESIANEWS – Kabupaten Bekasi kembali menunjukkan kiprahnya dalam membangun kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha. Dalam Forum CSR Jawa Barat 2026, Kabupaten Bekasi meraih Terbaik I kategori Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tingkat Lanjutan.
Penghargaan tersebut bukan sekadar apresiasi atas keberhasilan administratif, tetapi menjadi pengakuan terhadap upaya Kabupaten Bekasi dalam membangun tata kelola CSR yang semakin terencana, terintegrasi, dan kolaboratif.
Capaian ini sekaligus menjadi prestasi kedua Kabupaten Bekasi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Pada 2025, daerah tersebut meraih peringkat II, sebelum akhirnya naik ke posisi tertinggi pada 2026.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang dalam memperkuat sistem perencanaan dan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan dunia usaha.
Menyatukan Prioritas Pemerintah dan Dunia Usaha
Di balik capaian tersebut terdapat peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi sebagai sekretariat tim fasilitasi CSR.
Pemerintah daerah secara bertahap menyusun menu program pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Program tersebut kemudian diselaraskan dengan pilar CSR masing-masing perusahaan sehingga kontribusi dunia usaha dapat diarahkan pada sektor yang benar-benar membutuhkan dukungan.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bekasi, Vina Sari Nalurita, menyebut penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa tata kelola TJSLP di Kabupaten Bekasi semakin terarah.
“Tentunya kami Bappeda sebagai sekretariat tim fasilitasi CSR Kabupaten Bekasi sangat berbahagia dengan raihan ini karena ini kedua kalinya Kabupaten Bekasi mendapat penghargaan CSR di level Provinsi Jawa Barat.”
Menurut Vina, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dan perusahaan yang selama ini menjadi mitra pembangunan.
Perencanaan Menjadi Kunci
Salah satu aspek penting dalam penilaian TJSLP Award adalah kualitas perencanaan serta kemampuan pemerintah daerah mengomunikasikan prioritas pembangunan kepada mitra CSR.
Untuk itu, Pemkab Bekasi mulai menyusun menu pembangunan yang disesuaikan dengan pilar CSR perusahaan. Menu tersebut kemudian disampaikan kepada perusahaan mengikuti siklus perencanaan CSR tahunan.
Langkah ini memungkinkan perusahaan memilih program yang sesuai dengan bidang kontribusinya sekaligus memastikan program CSR tetap berada dalam koridor kebutuhan pembangunan daerah.
“Jadi pertama dilihat bagaimana perencanaannya, apakah pemerintah daerah memiliki perencanaan yang dikomunikasikan dengan mitra CSR atau perusahaan,” jelas Vina.
Pada periode 2025–2026, pendekatan tersebut menghasilkan 14 mitra CSR yang terdiri atas kawasan industri, perusahaan, yayasan, dan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Bekasi untuk tahun 2026.
Tidak berhenti di sana, jumlah mitra juga terus bertambah. Sekitar 26 perusahaan baru tercatat bergabung sebagai mitra CSR pada periode tersebut.
“Alhamdulillah di tahun 2025 dan 2026 ini kami mendapatkan penambahan mitra sekitar 26 perusahaan. Ini menjadi peningkatan kinerja bagi kami, walaupun jumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi sangat banyak, kami terus mengajak untuk menjadi mitra CSR,” ujar Vina.
Musrenbang CSR, Inovasi dari Bekasi
Salah satu inovasi yang menjadi sorotan dalam pengelolaan TJSLP Kabupaten Bekasi adalah Musrenbang CSR.
Forum ini dirancang sebagai ruang untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan pemerintah dengan rencana kerja CSR perusahaan. Konsep tersebut menjadi salah satu terobosan yang pertama kali diterapkan di Jawa Barat untuk memperkuat sinkronisasi antara program pemerintah dan dunia usaha.
Melalui mekanisme tersebut, perusahaan tidak lagi berjalan sendiri dalam menentukan program CSR. Sebaliknya, terdapat ruang dialog untuk melihat kebutuhan pembangunan secara lebih menyeluruh.
Hasilnya cukup signifikan. Dalam Musrenbang CSR sebelumnya, telah disepakati 59 kegiatan pembangunan yang melibatkan 14 mitra CSR.
Program-program tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga lingkungan. Sebagian program bahkan telah memasuki tahap pelaksanaan.
“Sudah ada 59 kegiatan yang disepakati dan sebagian sudah mulai dilaksanakan, termasuk perbaikan sarana pendidikan dan rutilahu,” ungkap Vina.
Digitalisasi untuk Memperluas Akses
Penguatan tata kelola juga bergerak ke ranah digital. Pemkab Bekasi tengah mengembangkan sistem digitalisasi menu program CSR yang memungkinkan perusahaan melihat dan memilih program berdasarkan sejumlah parameter.
Mulai dari lokasi kegiatan, pilar CSR, estimasi kebutuhan biaya, hingga pendekatan wilayah Ring 1 dapat menjadi bagian dari informasi yang tersedia.
Digitalisasi tersebut diharapkan membuat proses pencocokan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas perusahaan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.
Bagi daerah seperti Kabupaten Bekasi yang memiliki basis industri besar, sistem semacam ini menjadi penting. Banyaknya perusahaan membuka peluang kontribusi yang besar, namun pada saat yang sama membutuhkan mekanisme koordinasi agar program CSR tidak tersebar tanpa arah atau justru tumpang tindih.
Dari Penghargaan Menuju Dampak
Meski penghargaan menjadi pencapaian penting, Pemkab Bekasi melihat masih terdapat tantangan yang harus dijawab. Salah satunya adalah bagaimana memastikan semakin banyak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi memusatkan program CSR-nya di wilayah tersebut.
Koordinasi dan pelaporan juga perlu terus diperkuat agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai program CSR yang berjalan dan dampaknya bagi masyarakat.
“Tantangannya adalah bagaimana menyinkronkan antara rencana kerja CSR perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.”
Harapannya, kolaborasi yang telah terbangun tidak berhenti pada seremoni penghargaan. Sebaliknya, penghargaan Terbaik I menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas program, memperluas jumlah mitra, dan memastikan setiap rupiah kontribusi sosial perusahaan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan perencanaan yang lebih matang, Musrenbang CSR yang inovatif, dukungan sistem digital, serta kemitraan yang terus bertambah, Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa CSR dapat bergerak melampaui konsep bantuan sosial—menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah yang terukur dan berkelanjutan. (*)
