CSRINDONESIANEWS – Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya memperkuat sinergi dengan dunia usaha melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan perizinan bagi investor, sekaligus mendorong perusahaan agar lebih optimal menyalurkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) bagi masyarakat setempat.
Komitmen tersebut disampaikan Asep dalam kegiatan Sosialisasi Musrenbang CSR 2026 bersama sejumlah perusahaan yang berlangsung di Hotel Le Premier, Kawasan Industri Deltamas, Cikarang Pusat, Kamis (5/11/2026).
Menurut Asep, hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku industri harus dibangun atas prinsip saling menguntungkan. Kemudahan dalam proses perizinan menjadi salah satu langkah strategis untuk menarik investasi, memperluas kegiatan usaha, sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Ia pun meminta seluruh perangkat daerah terkait meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor, terutama dalam mempercepat proses administrasi dan menyelesaikan berbagai kendala perizinan.
“Jadi kita saling menguntungkan. Perusahaan berinvestasi di Kabupaten Bekasi, tentu pemerintah daerah juga harus memberikan kemudahan,” ujar Asep.
Ia menegaskan, tidak ingin proses perizinan berlangsung terlalu lama hingga menghambat realisasi investasi. Jika ditemukan kendala, perusahaan diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Saya tidak mau perizinan sampai dua tahun. Kalau ada kendala, komunikasikan dengan saya atau PTSP. Kita ingin investasi di Kabupaten Bekasi berjalan dengan baik,” tegasnya.
CSR Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat
Di balik pertumbuhan industri yang pesat, Asep menilai perlu ada keseimbangan antara aktivitas ekonomi perusahaan dan manfaat yang diterima masyarakat sekitar. Karena itu, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi diharapkan memprioritaskan program CSR untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Menurutnya, keberadaan kawasan industri turut memanfaatkan berbagai fasilitas publik dan infrastruktur daerah. Dengan demikian, kontribusi perusahaan melalui CSR diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan.
Asep menyebutkan, sejumlah sektor yang perlu menjadi perhatian dalam penyaluran CSR meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengurangan angka pengangguran. Program-program tersebut diharapkan selaras dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Selain dukungan melalui CSR, pemerintah daerah juga mendorong perusahaan memperbesar kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Pendekatan kepada kawasan-kawasan industri akan terus dilakukan, disertai rencana penguatan pelayanan dasar dan fasilitasi informasi lowongan pekerjaan hingga tingkat kecamatan.
“Saya berharap kawasan industri, khususnya Deltamas, terus menjalin komunikasi dengan pemerintah. Saya berkomitmen membantu terkait perizinan maupun kebutuhan lainnya. Kita selaraskan dengan program prioritas daerah agar kolaborasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
DPRD Dukung Iklim Investasi yang Kondusif
Dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas. Ia menilai, masyarakat setempat sudah semestinya memperoleh manfaat nyata dari perkembangan industri yang selama ini menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah.
Ade menyoroti pentingnya penyaluran CSR yang memperhatikan wilayah tempat perusahaan menjalankan aktivitas usahanya. Menurutnya, besarnya kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bekasi perlu diimbangi dengan kontribusi dunia industri melalui program sosial dan lingkungan.
“Kalau Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah industri terbesar, tetapi CSR-nya justru dinikmati daerah lain, menurut kami itu kurang sesuai. Biaya pembangunan di Kabupaten Bekasi juga besar. Karena itu, mari kita berkolaborasi agar CSR dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kita,” ungkap Ade.
Ia juga memastikan DPRD Kabupaten Bekasi siap mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Termasuk membuka ruang pembahasan apabila terdapat regulasi daerah yang dinilai menghambat investasi dan membutuhkan penyesuaian, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kawasan Deltamas Siap Perkuat Kolaborasi
Sementara itu, Direktur Operasional Kawasan Deltamas Tommy Satriotomo menyambut positif inisiatif pemerintah daerah dalam menyelaraskan program CSR perusahaan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.
Ia menilai, sektor infrastruktur, khususnya akses jalan dan fasilitas pendidikan, menjadi bidang yang penting untuk mendapatkan dukungan. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi dan daya saing daerah.
“Infrastruktur itu sangat bagus, terutama sekolah dan jalan. Kalau akses jalannya bagus, ekonomi daerah juga akan tumbuh. Apalagi jika kontribusinya digalang bersama para pelaku industri,” kata Tommy.
Sebagai bentuk dukungan, pengelola Kawasan Deltamas akan membantu menyosialisasikan agenda CSR kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memanfaatkan forum sumber daya manusia atau HR Forum agar informasi mengenai program dan peluang kolaborasi dapat menjangkau lebih banyak pelaku industri.
Tommy juga mengapresiasi keterlibatan langsung pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam kegiatan sosialisasi. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan kalangan industri menjadi fondasi penting dalam membangun kemitraan jangka panjang.
Kegiatan Sosialisasi Musrenbang CSR 2026 tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pengelola Kawasan Deltamas, perwakilan perusahaan, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait, di antaranya Diskominfosantik, DPMPTSP, Bappeda, dan Disnaker.
Melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, Kabupaten Bekasi diharapkan tidak hanya semakin menarik sebagai tujuan investasi, tetapi juga mampu memastikan pertumbuhan industri berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
