CSRINDONESIANEWS – Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Banten pun terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD Provinsi Banten Tahun 2026.
Gubernur Banten, Andra Soni, saat membuka kegiatan di Aula Pendopo Gubernur, Kamis, menegaskan bahwa keterlibatan dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai agenda pembangunan daerah. Menurutnya, kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak.
Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu alasan perlunya memperluas kemitraan dengan sektor swasta. Melalui kolaborasi tersebut, potensi sumber daya dan kontribusi dunia usaha diharapkan dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Mengapa kita perlu memperluas kolaborasi? Karena kebutuhan dan tantangan pembangunan semakin besar dan kompleks, sementara kemampuan keuangan pemerintah terbatas,” ujar Andra Soni.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Forum CSR Provinsi Banten, H. Jamil, menyampaikan bahwa Musrenbang Non-APBD merupakan wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan para pelaku usaha. Forum ini diharapkan mampu menyelaraskan kontribusi sektor swasta dengan program-program prioritas pemerintah.
Jamil mengajak seluruh pimpinan dan pelaku dunia usaha di Banten untuk mengambil bagian secara aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui program CSR yang terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mengajak secara terbuka kepada seluruh pimpinan dunia usaha di Banten untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program prioritas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo, menilai Musrenbang Non-APBD menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan potensi dukungan dari dunia usaha.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, legislatif, serta sektor swasta diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dalam forum ini kita bisa menyelaraskan kebutuhan dan prioritas pembangunan dengan dukungan dunia usaha,” kata Yudi.
Melalui Musrenbang Non-APBD 2026, Pemprov Banten berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat. Sinergi pemerintah dan dunia usaha diharapkan tidak hanya memperluas sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga mendorong pelaksanaan program CSR yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat Banten. (*)
