CSRINDONESIANEWS – Di tengah denyut pusat Jakarta yang semakin modern, masih terdapat kawasan yang menyimpan persoalan hunian dan infrastruktur selama puluhan tahun. Salah satunya Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Kawasan tersebut kini bersiap memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung berencana melakukan penataan secara menyeluruh, dengan menggabungkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Rencana itu disampaikan Pramono usai meluncurkan konsep desain transformasi kawasan Blok M fase ultimate di Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026). Menurutnya, pembenahan tidak hanya menyasar Kampung Bali, tetapi juga kawasan Kebon Kacang dan sejumlah wilayah di sekitarnya.
Selama hampir enam dekade, kawasan tersebut dinilai belum mendapatkan penanganan yang optimal. Salah satu persoalan paling mencolok adalah kondisi hunian yang sangat padat.
Pramono menggambarkan bagaimana sebuah rumah berukuran hanya sekitar 3 x 4 meter dapat dihuni hingga 15 orang. Keterbatasan ruang bahkan membuat para penghuni harus berbagi waktu untuk beristirahat dalam tiga shift.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena Kampung Bali dan kawasan sekitarnya berada di jantung aktivitas ibu kota. Lokasinya relatif dekat dengan sejumlah ikon Jakarta, mulai dari Bundaran HI, Balai Kota hingga kawasan Istana.
Karena itu, penataan kawasan dipandang bukan semata proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari upaya menghadirkan lingkungan hunian yang lebih layak bagi masyarakat yang selama ini tinggal di sana.
Penataan Tanpa Penggusuran
Salah satu pesan utama yang disampaikan Pramono adalah penataan kawasan tidak akan dilakukan dengan menggusur masyarakat.
Pemerintah, kata dia, ingin memperbaiki kualitas kawasan sekaligus menata hunian yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat.
“Intinya adalah kami melakukan pembenahan tidak menggusur,” tegas Pramono.
Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat penataan kawasan perkotaan kerap bersinggungan langsung dengan keberadaan masyarakat yang telah puluhan tahun tinggal di lokasi tersebut.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah perangkat daerah akan dilibatkan. Dinas Sumber Daya Air (SDA) menjadi salah satu pihak yang memiliki peran penting, bersama dinas terkait, terutama Dinas Sosial.
Pembiayaan juga dirancang melalui skema kolaboratif. Selain menggunakan APBD, Pemprov DKI akan memanfaatkan dukungan sektor swasta melalui dana CSR serta skema SLF KLB.
Pramono menyebut kebutuhan anggaran untuk proyek tersebut sebenarnya telah dihitung. Namun, hingga kini nominalnya belum disampaikan kepada publik.
“Angkanya sebenarnya sudah keluar, tapi saya belum bisa menyampaikan kepada publik,” ujarnya.
Menata Ruang, Menjaga Kehidupan
Persoalan Kampung Bali tidak berhenti pada kepadatan hunian. Sejumlah bangunan rumah ibadah, seperti masjid dan musala, juga diketahui berdiri di atas aliran sungai.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari rencana pembenahan. Pemerintah ingin menata bangunan dan lingkungan di kawasan tersebut agar lebih rapi sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kota modern.
Bagi Pemprov DKI, transformasi Kampung Bali diharapkan tidak sekadar menghasilkan perubahan visual. Lebih jauh, penataan tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata tanpa menghilangkan keberadaan masyarakat yang telah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut.
Pramono bahkan menargetkan pendekatan ini dapat menjadi contoh bagi penataan kawasan lain di Jakarta.
Prinsipnya sederhana: kawasan diperbaiki, kualitas hidup ditingkatkan, tetapi masyarakat tidak ditinggalkan.
Kampung Bali pun diproyeksikan menjadi salah satu contoh bagaimana Jakarta dapat bergerak menuju kota yang lebih tertata tanpa harus mengorbankan warganya. (*)
