CSRINDONESIANEWS – Perusahaan memiliki peran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) senilai Rp79 juta untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan Jamban Sehat bagi masyarakat di Kabupaten Wonosobo.
Penyerahan bantuan ini merupakan wujud sinergi SPHC dengan program Ngopeni Ngelakoni yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan Pesta Rakyat yang dihadiri Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.
“Pemerintah menggandeng berbagai pihak dan terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah saat ini 9,4 persen, menurun dibanding 2018 di angka 11 persen,” kata Taj Yasin saat serah terima bantuan di Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dikutip Jumat, 20 November 2026.
Pada kesempatan yang sama, Direktur SPHC Barri Pratama menjelaskan, bantuan senilai Rp79 juta tersebut dialokasikan untuk renovasi tiga unit RTLH dan pembangunan tiga unit jamban sehat. Ia berharap bantuan tersebut dapat mendukung penerima manfaat memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni.
Kolaborasi perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat
Selain itu, Barri menegaskan bahwa SPHC berkomitmen untuk terus menjalankan program TJSL yang tepat sasaran dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat.
“Melalui bantuan ini, kami berharap masyarakat Desa Bowongso dapat memperoleh hunian yang lebih layak dan fasilitas sanitasi yang memadai. SPHC berkomitmen untuk terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Barri.
Untuk diketahui, SPHC merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jateng Petro Energi (Perseroda) atau JPEN yang berperan dalam pengelolaan Participating Interest (PI) Blok Cepu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020. (*)












