CSRINDONESIANEWS – Di tengah tantangan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Sinergi tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
Bupati Rokan Hulu, Anton, menegaskan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan serta memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif dan bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan Anton dalam pidatonya pada upacara peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Rokan Hulu, Senin (12/10/2026).
Menurut Anton, pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kapasitas keuangan pemerintah. Karena itu, keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Sejumlah kegiatan telah direalisasikan melalui kolaborasi tersebut. Di antaranya pengecatan Islamic Centre, pengecatan Gedung Pasar Modern Pasir Pengaraian, rehabilitasi ruas Jalan Provinsi Ujung Batu–Pasir Pengaraian, serta pembangunan 34 unit rumah layak huni bagi masyarakat.
Berbagai program tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dukungan dari sektor usaha, terutama dalam memenuhi kebutuhan fasilitas publik dan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat.
Di samping memperluas sinergi dengan perusahaan, Pemkab Rohul bersama DPRD juga telah menyepakati pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Skema pembiayaan tersebut dialokasikan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) enam lantai dan rehabilitasi Gedung Daerah.
Dukungan pembiayaan ini menjadi salah satu langkah untuk menjaga keberlanjutan proyek pembangunan yang membutuhkan pendanaan besar, sekaligus memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu.
Anton menekankan bahwa tantangan fiskal perlu direspons melalui perencanaan yang matang, penetapan skala prioritas, serta penguatan koordinasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan tetap berjalan sesuai kapasitas keuangan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Ke depan, Pemkab Rokan Hulu berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperluas. Sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
