BeritaAksi Korporasi

Pemkab Sidoarjo Perkuat Pengelolaan CSR Sebagai Pembiayaan di Luar APBD

12
×

Pemkab Sidoarjo Perkuat Pengelolaan CSR Sebagai Pembiayaan di Luar APBD

Sebarkan artikel ini
Bupati Sidoarjo, Subandi (kiri), menerima kunjungan Forum CSR Sidoarjo dalam upaya memperkuat pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sumber pembiayaan alternatif di luar APBD, di Sidoarjo, Senin (26/10/2026).

CSRINDONESIANEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperkuat pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sumber pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah, mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Bupati Sidoarjo Subandi dalam keterangannya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.

Subandi menyatakan, Forum CSR yang diselenggarakan pemkab tersebut bertujuan untuk menyelaraskan bantuan perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.

Ia mengatakan penguatan forum tersebut menjadi penting di tengah pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dirinya menyebutkan jumlah perusahaan di Sidoarjo mencapai sekitar 6.000 perusahaan yang memiliki potensi kontribusi besar untuk mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Subandi menyatakan program CSR didorong seperti pembangunan infrastruktur, melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA).

Ia juga mengusulkan pembagian peran antara pemerintah daerah dan perusahaan dengan komposisi dukungan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR yang selanjutnya dibahas sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing pihak.

Selain pembangunan infrastruktur, Subandi meminta dunia usaha membuka kesempatan kerja bagi warga lokal untuk membantu mengatasi pengangguran serta memperkuat koordinasi penataan wilayah sesuai rencana tata ruang dan masterplan daerah.

“Seluruh program CSR perlu dikoordinasikan melalui satu pintu agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Forum CSR Herti mengatakan forum tersebut dibentuk untuk memperkuat kontribusi dunia industri dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo melalui tata kelola yang sesuai regulasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.

Pihaknya berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo. (*)

BACA JUGA :  Triputra Group dan Persada Group Salurkan Bantuan Rp8 Miliar untuk Warga Terdampak Gempa NTT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *