CSRINDONESIANEWS – Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan berbagai bentuk bantuan dan tali asih bagi ahli waris atau keluarga dari korban terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini masih melanda di berbagai wilayah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditemui di Jakarta, Rabu, mengatakan kementeriannya bertindak sebagai bagian dari tim terpadu pemerintah yang siap memberikan dukungan sesuai dengan mandat yang diemban.
“Ya kita menjadi bagian dari tim pemerintah ya. Jadi Kementerian Sosial menjadi bagian dari tim pemerintah yang memberikan bantuan-bantuan sesuai dengan mandat yang diberikan kepada kementerian sosial,” kata dia.
Dia menjelaskan bahwa jenis bantuan yang disiapkan mencakup santunan bagi korban luka berat, bantuan tali asih untuk keluarga korban meninggal dunia, serta program pemberdayaan dan dukungan lainnya yang berkaitan dengan penanganan musibah.
Terkait mekanisme penyaluran, dia menegaskan bahwa seluruh proses distribusi bantuan dari Kementerian Sosial selalu dilakukan berdasarkan data resmi yang dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah setempat.
Adapun berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai dengan awal Oktober ini, dampak gangguan kesehatan akibat kabut asap karhutla telah memicu ratusan kasus keluhan pernapasan berat atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dengan rincian 324 orang mengalami luka berat, 23 orang luka ringan, serta empat orang dilaporkan meninggal dunia.
Beberapa korban meninggal dunia di antaranya mencakup Hardiansyah (41), seorang pengemudi ojek daring di Palembang, Sumatera Selatan; Lisna, seorang guru sekolah dasar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan; serta Fikri alias Kelik (51), warga Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang meninggal saat berupaya memadamkan api karhutla.
“Setiap penyaluran yang dilakukan oleh kementerian sosial selalu melibatkan Pemda. Datanya dari pemerintah daerah baru kami menyalurkan,” kata Saifullah menambahkan.
Mengenai posko penanganan khusus, ia menjelaskan bahwa koordinasi di lapangan dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah daerah serta lintas kementerian dan lembaga yang ditugaskan untuk menangani darurat bencana maupun masa pascabencana karhutla, khususnya di enam provinsi prioritas yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan itu.
“Jadi tentu kami akan bekerja sama dengan semua kementerian dan lembaga yang ditugaskan untuk membantu pada saat terjadinya bencana atau pasca bencana,” kata dia. (*)
