CSRINDONESIANEWS – Program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupatem Kotawaringin Timur (Kotim), dinilai sudah berjalan dengan baik. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim akan melakukan pengaturan agar manfaatnya bisa lebih merata.
Mulai 2027 mendatang, program tersebut akan diarahkan untuk tidak hanya terfokus pada desa-desa di sekitar wilayah operasional perusahaan, tetapi juga bisa menjangkau wilayah yang minim bantuan pembangunan.
“Untuk perusahaan-perusahaan di Kotim sebagian besar sudah melaksanakan program CSR itu. Namun, program CSR yang dilaksanakan perusahaan mayoritas hanya dilaksanakan di sekitar desa mereka berada saja,” ujar Bupati Kotim, Halikinnor, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilakukan penataan, karena kebutuhan pembangunan di Kotim tidak hanya berada di wilayah yang memiliki perusahaan-perusahaan besar, seperti perkebunan dan pertambangan.
Sejumlah desa yang berada jauh dari perusahan bersekala besar juga membutuhkan dukungan.
Halikinnor menjelaskan, berdasarkan tata ruang daerah, wilayah utara Kotim diarahkan untuk perkebunan, wilayah tengah menjadi pusat perdagangan, jasa dan pemerintahan, sedangkan wilayah selatan merupakan daerah penyangga pangan.
Perbedaan karakteristik wilayah tersebut membuat peluang untum mendapat bantuan CSR tidak sama. Wilayah yang tidak memiliki banyak perusahaan besar, berpotensi kesulitan mendapatkan dukungan CSR.
“Contoh misalnya di daerah lampuyang, mungkin ada sekolah yang kondisinya mobilernya sudah tidak layak dipergunakan, sementara keuangan pemerintah daerah belum bisa memperbaiki itu, kan bisa digunakan dengan program CSR,” katanaya.
Karena itu, Pemkab Kotim akan mengoptimalkan forum koordinasi CSR yang telah dibentuk, untuk memetakan kebutuhan daerah dan menyelaraskannya dengan program yang dapat dibiayai perusahaan.
Identifikasi kebutuhan akan dilakukan, untuk mengetahui desa yang belum mendapat alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Kebutuhan itu diharapkan nantinya bisa dipenuhi melalui program CSR perusahaan.
“Mulai tahun depan itu kita akan tertibkan supaya berkoordinasi. Mana yang tidak didanai oleh APBD provinsi, kabupaten maupun pusat, kita harapkan bisa didanai dari CSR yang ada di daerah kita,” tegasnya.
Halikinnor berharap, langkah itu mampu membuat manfaat program CSR bisa lebih merata. Sehingga, dapat membantu daerah-daerah yang selama ini belum banyak tersentuh bantuan perusahaan. (*)
