CSRINDONESIANEWS – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) memperkuat koordinasi lintas instansi merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di RPTRA Pulo Besar, Jakarta.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk Komisi VI DPR RI,” kata Pimpinan Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten Taufan Akib di Jakarta, Kamis.
Bulog Jakarta dan Banten meninjau penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di RPTRA Pulo Besar, Jakarta bersama anggota Komisi VI DPR RI, Prof Darmadi Durianto.
Ia mengatakan peninjauan ini bertujuan memastikan pelaksanaan penyaluran bantuan pangan berjalan lancar, tertib, tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.
Ia menambahkan kehadiran Anggota Komisi VI DPR RI dalam kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara DPR RI, Perum Bulog, pemerintah daerah, serta unsur kewilayahan dalam mendukung kelancaran program pangan pemerintah.
“Koordinasi lintas instansi merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran penyaluran,” katanya.
Program Bantuan Pangan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 merupakan salah satu bentuk dukungan langsung pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Melalui penyaluran yang terkoordinasi dan pengawasan secara langsung di lapangan, diharapkan bantuan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sasaran dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program pangan pemerintah dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
“Bulog bersama pemerintah hadir menjaga ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” kata dia
Sementara Anggota Komisi VI DPR RI, Prof Darmadi Durianto mengatakan monitoring mencakup proses distribusi bantuan kepada masyarakat penerima sekaligus melihat kondisi pelaksanaan program di lapangan.
Menurut dia Program Bantuan Pangan membutuhkan sinergi dari seluruh pihak,DPR RI menjalankan fungsi pengawasan, sementara Bulog bersama pemerintah daerah memastikan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sampai kepada masyarakat. (*)
