CSRINDONESIANEWS – Program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Jombang kini didorong agar berjalan lebih terarah, terukur, dan bebas dari tumpang tindih. Melalui Gathering Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Kabupaten Jombang Tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (19/11/2026), Pemkab Jombang mengajak seluruh perusahaan menyelaraskan program TJSL mereka dengan prioritas pembangunan daerah.
Dalam acara tersebut, Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si. melalui Wakil Bupati Jombang Salmanudin, S.Ag., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas kontribusi berkelanjutan para pelaku usaha.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan perusahaan, khususnya anggota Forum TJSL, atas komitmen berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembukaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi masyarakat, serta kegiatan sosial dan lingkungan,” tutur Wakil Bupati Jombang Salmanudin mengawali sambutannya.
Berkat kolaborasi yang solid, pertumbuhan ekonomi Jombang tercatat konsisten melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional sejak tahun 2022.
“Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang mencapai 5,34 persen, lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 5,33 persen dan nasional sebesar 5,11 persen. Capaian ini bahkan terus menguat hingga 6,04 persen pada triwulan I tahun 2026,” ujar Salmanudin saat membacakan sambutan tertulis Bupati Jombang.
Selain indikator makroekonomi, kualitas pembangunan manusia di Kota Santri juga mencatatkan tren positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyentuh angka 76,37, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 7,09 persen pada 2021 menjadi 3,28 persen pada 2025.
Agar laju pertumbuhan ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, Pemkab Jombang telah merumuskan 8 Asta Cita yang dijabarkan ke dalam 48 program prioritas pembangunan periode 2025–2030.
Di samping alokasi APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp461,36 miliar di luar pos belanja mengikat (earmarked), Pemkab Jombang memandang peran aktif dan dukungan pendanaan TJSL perusahaan sangat krusial untuk melengkapi kebutuhan pembiayaan program pembangunan.
“Karena itu, dukungan pembiayaan melalui TJSL perusahaan sangat kami harapkan, terutama pada dua sektor utama. Pertama, pengembangan Wirausaha Baru (WUB) melalui pelatihan lanjutan, pendampingan, hingga penyerapan produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas,” tegasnya.
Sektor kedua yang menjadi perhatian mendesak adalah percepatan penurunan stunting. Pemkab Jombang menargetkan prevalensi stunting turun ke angka 2,5 persen. Saat ini, anggaran daerah baru mampu mengalokasikan Rp1,02 miliar untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 255 balita, sehingga masih menyisakan celah sasaran yang memerlukan intervensi bersama.
“Agar kontribusi perusahaan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, saya mendorong seluruh perusahaan melaksanakan TJSL sesuai tema prioritas pembangunan daerah, aktif berkoordinasi melalui forum, serta tertib melaporkan realisasi program melalui aplikasi Singpedekompak,” tambahnya.
“Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen penuh menjaga iklim investasi yang kondusif, aman, dan ramah bagi dunia usaha melalui kemudahan perizinan satu pintu serta pendampingan lintas Forkopimda. Melalui Gathering Forum TJSL Tahun 2026 ini, mari kita satukan potensi, sumber daya, dan komitmen kolaborasi dari setiap perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag., menekankan agar program TJSL perusahaan tidak berhenti pada pola bantuan sesaat (charity), melainkan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang. “Program TJSL harus mampu menggerakkan masyarakat penerima manfaat agar lebih berdaya, mandiri, dan usahanya bisa berkembang secara berkelanjutan, tidak sekadar memberikan bantuan yang habis sesaat,” tegas Hadi Atmaji.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi kiprah Forum TJSL serta mendorong adanya evaluasi dialogis bersama DPRD melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan pengurus lama maupun pengurus baru. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan program-program TJSL mendatang berjalan selaras dalam mendukung agenda strategis pembangunan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Jombang menyerahkan piagam penghargaan kepada sembilan perusahaan yang dinilai aktif melaksanakan serta melaporkan program TJSL sepanjang tahun 2025 hingga Semester I tahun 2026. Kesembilan perusahaan tersebut meliputi:
- PT Multi Pakan Jaya Sentosa
- PT Anugerah Mutiara Luhur Indonesia Jaya / MPS Perak
- PT Feed and Care Indonesia Jombang
- PT Maan Ghodaqo Shidiq Lestari
- KSU Perdula / MPS Ngoro
- PT BRI Cabang Jombang
- PT Sekar Ayu Sentosa
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jombang
- PT BPR Bank Jombang (Perseroda)
Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan penyerahan Buku Laporan TJSL Tahun 2026 Semester I, serta perkenalan pengurus terpilih Forum TJSL Perusahaan Kabupaten Jombang periode 2027–2029. Tongkat estafet kepemimpinan forum secara resmi beralih dari kepengurusan periode 2024–2026 (Bank Jatim) kepada Rischa Aninditasari dari PT Multi Pakan Jaya Sentosa sebagai Ketua Forum TJSL periode 2027–2029.
Selain itu acara juga diisi dengan sesi talkshow dan dialog interaktif yang menghadirkan tiga pemaparan strategis. Pertama, evaluasi kinerja Forum TJSL Kabupaten Jombang tahun 2025 hingga Semester I tahun 2026 yang disampaikan oleh Ketua Forum TJSL periode 2024–2026. Selanjutnya, Ketua Forum TJSL periode 2027–2029 memaparkan pembahasan serta penyepakatan kolaborasi program kerja tahun 2027 agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, perwakilan APINDO Jombang turut menyampaikan materi mengenai komitmen dunia usaha dan peran strategis perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah melalui implementasi TJSL yang berkelanjutan. (*)












