CSRINDONESIANEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo bersama PT Bank BPD DIY menegaskan bahwa penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) difokuskan sepenuhnya untuk program kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat, bukan untuk membiayai pergelaran konser musik.
Penegasan tersebut disampaikan guna meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait sumber pendanaan konser musik grup Guyon Waton dalam rangkaian acara Kulon Progo Extravaganza memperingati Hari Jadi ke-75 Kabupaten Kulon Progo dan Hari Jadi ke-65 Bank BPD DIY di Alun-alun Wates, Sabtu (17/10).
Pemimpin Bank BPD DIY Cabang Wates Nur Afan Dwi Saputro di Kulon Progo, Kamis, menjelaskan bahwa dana CSR perusahaan memiliki ketentuan perundang-undangan dan peruntukan yang jelas, yakni bersumber dari penyisihan laba tahunan sebesar 3 hingga 5 persen yang dikelola kantor pusat.
“Program CSR berkaitan erat dengan kegiatan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pada 2026, Kabupaten Kulon Progo mendapatkan alokasi CSR lebih dari Rp1,6 miliar yang diwujudkan dalam 10 program kegiatan,” ujar Afan.
Ia merinci alokasi dana CSR senilai lebih dari Rp1,6 miliar tersebut disalurkan antara lain untuk pemberian beasiswa pendidikan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta perbaikan fisik fasilitas umum yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembenahan taman dan dukungan venue ajang olahraga daerah.
Menurut Afan, mekanisme pengusulan CSR tidak dapat dilakukan secara mendadak karena harus melalui proses pengajuan, verifikasi, hingga persetujuan tim CSR di awal tahun.
Sementara itu, dukungan penuh Bank BPD DIY pada pergelaran konser musik Kulon Progo Extravaganza murni bersumber dari pos biaya pemasaran atau promosi perusahaan.
“Pos yang kami gunakan untuk mendukung acara konser Guyon Waton bukan diambil dari pos CSR, tetapi murni biaya promosi untuk membangun brand awareness, mengenalkan layanan perbankan, meningkatkan literasi keuangan digital, sekaligus menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi pelaku UMKM di lokasi acara,” katanya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Analisa Data dan Perencanaan Pembangunan (Anarenbang) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kulon Progo Restu Dewandaru memastikan pemerintah daerah tidak pernah merencanakan maupun menawarkan program CSR untuk membiayai tiket maupun konser hiburan.
Restu menjelaskan bahwa Bapperida merancang program-program prioritas daerah yang tidak terbiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk disinergikan dengan dana CSR perusahaan, sementara pelaksanaan dan penentuan penerimanya dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
“Kalau terkait tiket konser kami tidak pernah menawarkan program seperti itu. Program CSR yang kami tawarkan kepada perusahaan seperti BPD DIY rata-rata untuk kesejahteraan masyarakat, seperti bedah rumah dan permodalan UMKM,” ujar Restu.
Ia menambahkan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk sarana dan alat penunjang produksi, seperti kompor, wajan, dan peralatan usaha lainnya guna meningkatkan kapasitas produksi masyarakat.
Adapun pergelaran Kulon Progo Extravaganza yang diinisiasi Dinas Pariwisata Kulon Progo dengan menggandeng Bank BPD DIY sebagai sponsor tunggal merupakan strategi memeriahkan hari jadi daerah sekaligus menggerakkan roda perekonomian serta meningkatkan omzet pelaku UMKM di kawasan Alun-alun Wates. (*)












