CSRINDONESIANEWS – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mendorong Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bank Kaltimtara) mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat operasional relawan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Permintaan itu disampaikan Rudy saat menerima audiensi jajaran Bank Kaltimtara yang dipimpin Direktur Utama Romy Wijayanto di Ruang Rapat Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (13/10/2026). Menurut Rudy, keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran menuntut adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD).
“Untuk CSR, saya harap bisa diberikan kepada Pemprov Kaltim agar membantu relawan yang menangani karhutla. Karena efisiensi membuat ruang fiskal kami terbatas, harapannya perusahaan daerah bisa membantu melalui CSR,” ujar Rudy, sebagaimana dikutip dari publikasi Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Kaltim.
Karhutla Jadi Perhatian Serius
Dukungan pendanaan tersebut dibutuhkan seiring penanganan karhutla yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim untuk kondisi 7 Oktober 2026, total luas area terbakar tercatat mencapai sekitar 8.328,92 hektare. Laporan yang dipublikasikan pada 8 Oktober itu juga mencatat keterlibatan 11.711 personel dalam upaya penanganan.
BPBD Kaltim menjalankan penanganan melalui pemadaman darat, pemantauan titik api, serta koordinasi lintas sektor. Dalam laporan yang sama, luas area yang berhasil dipadamkan pada hari tersebut mencapai 14,75 hektare.
Sebelumnya, Rudy juga menegaskan pentingnya penanganan karhutla secara preventif dan terintegrasi dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Balikpapan, 7 Oktober 2026. Ia meminta perusahaan di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan memastikan kesiapan personel, peralatan pemadam, serta ketersediaan sumber air untuk mengantisipasi dan menangani kebakaran.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga dukungan dunia usaha melalui sumber daya dan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Kinerja Bank dan Pengelolaan Risiko Tetap Jadi Prioritas
Selain membahas kontribusi CSR, Rudy menyoroti pentingnya penguatan kinerja bisnis Bank Kaltimtara, terutama dalam menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Ia meminta manajemen bank daerah menerapkan tata kelola secara profesional dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Penempatan dana juga harus dilakukan secara cermat agar memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Rudy mengingatkan agar persoalan kredit bermasalah tidak berkembang menjadi beban keuangan yang dapat mengganggu kesehatan bank. Menurutnya, keberlanjutan bisnis perbankan daerah perlu dijaga agar mampu menjalankan fungsi intermediasi dan berkontribusi terhadap perekonomian regional.
“Saya harap BPD tidak mengalami kerugian besar seperti perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Jangan sampai NPL yang belum selesai ini merugikan BPD,” tegas Rudy.
Melalui dorongan tersebut, Pemprov Kaltim berharap Bank Kaltimtara dapat menjalankan dua peran strategis secara seimbang: menjaga kinerja bisnis dan kesehatan keuangan perusahaan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat, termasuk dalam penanganan karhutla. (*)
