CSRINDONESIANEWS – Kabupaten Bekasi memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan potensi sekitar 9.200 perusahaan dan 11 kawasan industri, optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR Kabupaten Bekasi Tahun 2026, Rabu (14/10/2026), di Ruang Rapat KH Makmun Nawawi.
Mengusung Gerakan Kolaborasi CSR melalui Sinergi Optimal Lintas Instansi dan Dunia Usaha (Gerak CSR Solid), forum ini mengangkat tema Peningkatan SDM Berdaya Saing dan Infrastruktur Berkeadilan. Agenda tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan kontribusi perusahaan dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah.
Asep menekankan, besarnya potensi industri di Kabupaten Bekasi perlu diiringi dengan kontribusi sosial yang semakin terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Intinya, kita minta kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi, CSR-nya dapat kembali dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
CSR Jadi Penguat Pembangunan Daerah
Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keterlibatan sektor swasta dinilai dapat membantu pemerintah mempercepat realisasi berbagai kebutuhan pembangunan. Melalui program CSR, perusahaan diharapkan mampu mendukung sektor-sektor yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah.
Infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Menurut Asep, jalan dan fasilitas umum di Kabupaten Bekasi tidak hanya digunakan masyarakat, tetapi juga menunjang aktivitas industri, mobilitas pekerja, serta operasional perusahaan.
Karena itu, keterlibatan dunia usaha dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dinilai penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat.
“Kita ingin CSR ini bisa menopang pembangunan daerah, terutama untuk infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, saya mengajak seluruh perusahaan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bekasi melalui kolaborasi yang terarah,” katanya.
Pemerintah daerah berharap dukungan tersebut dapat mempercepat pemerataan pembangunan, termasuk menjangkau wilayah permukiman dan desa yang masih membutuhkan peningkatan fasilitas publik.
Menjawab Tantangan Pengangguran
Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian penting dalam agenda kolaborasi CSR Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi tercatat sebesar 8,68 persen.
Angka tersebut menunjukkan perlunya upaya bersama untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri dan mampu bersaing di pasar kerja.
Dengan keberadaan ribuan perusahaan dan kawasan industri, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur. Kolaborasi juga perlu diarahkan pada pengembangan keterampilan, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta perluasan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Asep menegaskan, pembangunan daerah harus memberikan manfaat yang lebih luas, baik melalui fasilitas publik yang memadai maupun terciptanya peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Perencanaan Terpadu agar Tepat Sasaran
Salah satu tantangan dalam pelaksanaan CSR adalah memastikan setiap program berjalan selaras dengan kebutuhan daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi mendorong agar inisiatif perusahaan tidak dilaksanakan secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.
Koordinasi tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum tertangani, menghindari tumpang tindih program, serta memastikan dukungan perusahaan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Asep mencontohkan, kebutuhan pembangunan jalan desa yang belum terakomodasi dalam Musrenbang dapat dikomunikasikan dengan perusahaan agar memperoleh dukungan melalui program CSR.
Dengan pendekatan ini, kontribusi dunia usaha diharapkan menjadi lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak yang berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi perusahaan dan pengelola kawasan industri yang selama ini telah berpartisipasi dalam pembangunan daerah, termasuk melalui dukungan terhadap fasilitas pendidikan dan berbagai kebutuhan masyarakat.
Ke depan, komunikasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha akan terus diperkuat agar program sosial perusahaan semakin selaras dengan agenda pembangunan Kabupaten Bekasi.
Roadshow ke Kawasan Industri
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan kunjungan atau roadshow ke sejumlah kawasan industri bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait.
Kegiatan tersebut akan menjadi ruang dialog untuk memetakan kebutuhan pembangunan, mengidentifikasi peluang kerja sama, serta membahas mekanisme penyaluran CSR yang lebih terkoordinasi.
Melalui Gerak CSR Solid, pemerintah daerah ingin membangun pola kemitraan yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada keberlanjutan program dan dampak nyata bagi masyarakat.
Bagi Kabupaten Bekasi, optimalisasi CSR menjadi peluang untuk mempertemukan kekuatan pemerintah dan dunia usaha dalam satu agenda pembangunan. Dengan perencanaan yang terarah, kontribusi perusahaan diharapkan mampu mempercepat pemerataan infrastruktur, meningkatkan daya saing SDM, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
