Dengan keberadaan sekitar 6.000 perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, Sidoarjo memiliki potensi besar untuk menjadikan kontribusi sektor swasta sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah.

Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa keterlibatan dunia usaha tidak sekadar menjadi bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari kemitraan strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

“Kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah, mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” ujar Subandi dalam keterangannya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.

Membangun Sinergi di Tengah Keterbatasan Anggaran

Penguatan Forum CSR menjadi salah satu langkah Pemkab Sidoarjo untuk memastikan program tanggung jawab sosial perusahaan berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Langkah ini dinilai semakin relevan seiring berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya pembangunan.

Subandi menilai, potensi ribuan perusahaan di Sidoarjo perlu dikelola melalui koordinasi yang terarah agar kontribusinya mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur. Pemkab Sidoarjo mendorong keterlibatan perusahaan melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA).

Bahkan, Subandi mengusulkan skema pembagian dukungan pembiayaan pembangunan dengan komposisi 70 persen dari pemerintah daerah dan 30 persen melalui CSR perusahaan.

Skema tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan masing-masing pihak.

Tak Hanya Infrastruktur, CSR Didorong Ciptakan Lapangan Kerja

Pemkab Sidoarjo juga ingin memperluas manfaat CSR melampaui pembangunan fisik. Dunia usaha diharapkan berperan aktif dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.

Selain itu, perusahaan didorong memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam penataan kawasan industri dan wilayah usaha agar tetap sejalan dengan rencana tata ruang serta masterplan pembangunan daerah.

Menurut Subandi, efektivitas program CSR sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

“Seluruh program CSR perlu dikoordinasikan melalui satu pintu agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Menjadikan CSR sebagai Investasi Sosial Berkelanjutan

Sementara itu, Ketua Forum CSR, Herti, menyampaikan bahwa forum tersebut hadir untuk memperkuat peran dunia industri dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Melalui tata kelola yang sesuai regulasi dan koordinasi bersama pemerintah daerah, kontribusi perusahaan diharapkan semakin terarah serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Forum CSR juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan kepentingan pembangunan daerah dengan komitmen sosial dunia usaha.

Dengan pendekatan tersebut, CSR tidak lagi dipandang sebatas kewajiban perusahaan, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.

Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi Sidoarjo dalam membangun daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan, tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan APBD. (*)